SEMARANG, BANKOM SEMARANG NEWS.ID – Pendapatan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang tahun 2025 akan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 5,52 triliun, atau meningkat dari tahun 2024 yang masih di angka Rp 5,46 triliun.
Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, usai rapat paripurna bersama anggota dewan dengan agenda pembahasan tingkat satu, tentang RAPBD tahun 2025 di gedung DPRD Kota Semarang, Rabu (20/11/2024).
Mbak Ita, sapaan akrab Walikota Semarang, sebelumnya memaparkan rancangan APBD Kota Semarang tahun 2025. Disebutkan Pemkot Semarang berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025.
Adapun PAD ditargetkan sebesar Rp 3,82 triliun pada 2025, dengan rincian pajak daerah sebesar Rp 3,04 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 668,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 84,3 miliar, PAD lain-lain yang sah sebesar Rp 12,3 miliar.
Sedangkan besaran pendapatan transfer dari pusat diproyeksikan Rp 1,46 triliun, transfer antar daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 231 miliar.
“Alhamdulillah, tadi saya sudah menyampaikan rancangan APBD 2025. Dan memang ada beberapa yang digarisbawahi teman-teman DPRD Kota Semarang,” terangnya.
Mbak Ita memaparkan, peningkatan PAD akan dilakukan dengan beberapa upaya antara lain penerapan digitalisasi dalam penarikan pajak daerah maupun retribusi. Optimalisasi digitalisasi diyakini akan meningkatkan PAD, misalnya digitalisasi pada parkir, pajak horeka (hotel, restoran, dan cafe).
“Pajak horeka masih banyak yang umpet-umpetan. Sudah dipasang, dilepas, perlu pengawasan yang lebih,” katanya.
Selain itu, lanjut Mbak Ita, penerapan digitalisasi juga sempat terkendala biaya administrasi penggunaan electronic data capture (EDC). Namun, per 1 Desember nanti, Bank Indonesia membebaskan biaya administrasi untuk transaksi di bawah Rp 500 ribu.
“Dengan adanya kebijakan itu, kami harap banyak hal yang bisa dimaksimalkan,” imbuhnya.
Mbak Ita juga menambahkan, dalam upaya menggenjot piutang Pajak Bumi dan Bnuàqqqàqangunan (PBB), Pemerintah Kota Semarang berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
Terkait persoalan nilai jual objek pajak (NJOP), Ita memastikan, tidak ada kenaikan PBB meski ada kenaikan NJOP pada 2024. Menurutnya, kenaikan NJOP ini sudah berdasarkan kajian dan arahan dari KPK.
“Pajak asli daerah ada masalah dimana ada kenaikan NJOP. Sudah ada kajian, arahan dari KPK. Ada hitungan dan kajian. Kalaupun NJOP 2024 naik tapi PBB tetap,” ungkapnya.
Disisi lain, rencana total belanja daerah Kota Semarang pada 2025 diproyeksikan Rp 5,57 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 4,42 triliun, belanja modal sebesar Rp 1,07 triliun, dan belanja tidak terduga Rp 76,5 miliar.
Sementara, salah satu anggota dewan yang juga sekretaris Fraksi PKS, Ali Umar Dhani mengapresiasi peningkatan PAD setiap tahun. Namun, Fraksi PKS menyoroti belanja pada sektor kesehatan, terutama dengan alokasi restribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 429.905.274.561.
“Kami meminta agar layanan kesehatan lebih ditingkatkan dengan memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya, saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Berdasarkan masukan dari warga, lanjut dia, pihaknya mencatat adanya kenaikan yang cukup tinggi dalam NJOP yang berdampak langsung pada beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun.
“Kami meminta Pemerintah Kota untuk melakukan koreksi penilaian NJOP agar dapat mengurangi beban masyarakat,” pintanya.
Senada dengan Fraksi PKB juga menyoroti soal pendapatan retribusi. Sekretaris Fraksi PKB Kota Semarang, Syaiful Bahri mengatakan, perlunya optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor non-pajak.
“Retribusi dari sektor parkir punya ruang luas untuk ditingkatkan. Pengelolaan BUMD juga ditingkatkan. Pemerintah diharapkan tdk terus menerus menaikan sektor pajak yang dirasa berat bagi masyarakat khususnya PBB,” pungkasnya. (Red/Tomo)
