(halaman sebelumnya) ……………. kohesi sosial.
Baca juga : Inovasi Aplikasi “Zendo”, Muhammadiyah Kembangkan Layanan Transportasi Online On-Demand
Data dari lembaga survei menunjukkan bahwa tingkat polarisasi di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut lembaga riset LSI, data pada tahun 2023 menunjukkan sekitar 42% responden merasa bahwa politik di Indonesia semakin terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan. Dengan lebih banyaknya pasangan calon, kecenderungan ini dapat meningkat lebih lanjut.
“Dengan peningkatan jumlah calon presiden yang berpartisipasi dalam Pemilu mendatang, juga berpotensi menyebabkan Pilpres menjadi lebih mahal dan kompleks. Biaya kampanye yang meningkat, inflasi biaya logistik, serta kemungkinan meningkatnya praktik politik uang menjadi tantangan signifikan bagi upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses pemilu dan mengurangi pemborosan biaya. Dengan banyaknya calon presiden yang ada, dapat dipastikan bahwa pemilihan presiden akan berlangsung lebih dari satu putaran yang akan menambah beban biaya Pemilu bagi pemerintah,” urai Bamsoet.
Baca juga : Anggota Polisi Polrestabes Semarang, Bapak Asuh Bagi 35 Anak Yatim Piatu
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, untuk mengatasi dampak negatif dari penghapusan presidential threshold, perlu ada langkah-langkah strategis. Pemerintah bersama DPR harus memperkuat regulasi dalam Pemilu, menciptakan standar kualitas bagi calon presiden, dan memastikan transparansi dana kampanye. Edukasi politik bagi masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pemilih dapat melakukan pemilihan dengan cerdas, memilih berdasarkan kualitas dan visi misi calon, bukan sekadar popularitas.
“Tidak kalah penting perlu adanya peningkatan kapasitas partai politik dalam mengedukasi kader mereka mengenai pentingnya integritas dan kualitas kepemimpinan. Pelatihan dan pembinaan kader bisa membantu menyeleksi calon presiden yang lebih berkualitas guna meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka di untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia,” pungkas Bamsoet. (ADC/Kholis)
