KOTA SEMARANG, BANKOM SEMARANG NEWS.ID – Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus berkomitmen meningkatkan kualitas demokrasi dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Sinergi Stakeholder untuk Meningkatkan Indeks Demokrasi Kota Semarang yang digelar pada Selasa (26/08/2025) di Ruang Merapi Hotel Grasia Semarang.
Acara yang dihadiri puluhan peserta dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat ini membahas strategi peningkatan Indeks Demokrasi Kota Semarang agar tetap berada pada kategori sangat baik.
Dalam sambutannya, Fatkhurohman, SE., MM., Analis Kebijakan Muda Kesbangpol Kota Semarang, mengungkapkan bahwa capaian Indeks Demokrasi Kota Semarang pada 2024 cukup membanggakan.
“Nilai Indeks Demokrasi kita tahun 2024 sebesar 89,72, dan setelah dikonversi dengan metode komposit baru menjadi 81. Angka ini masuk kategori sangat baik. Meski begitu, kami tetap optimis bisa meningkatkan capaian tersebut. Target kita pada 2025 adalah mencapai nilai 85,” ujarnya.
Baca juga : Kapolrestabes Pimpin Apel Tiga Pilar, Semarang Pertahankan Kota Paling Toleran
Fatkhurohman menambahkan, pengukuran Indeks Demokrasi di Kota Semarang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Negeri Semarang (UNNES) secara konsisten sejak 2019, meskipun pemerintah pusat tidak mewajibkan. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Semarang dalam menjaga transparansi dan partisipasi publik.
Baca juga :Media Mitra Strategis, Polri Perintahkan Perlindungan Wartawan di Lapangan
“Target peningkatan Indeks Demokrasi ini sudah tertuang dalam RPJMD Kota Semarang 2025–2030. Dokumen ini menjadi pedoman pembangunan, termasuk upaya mempertahankan kualitas demokrasi sesuai kebijakan Wali Kota terpilih, Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M., dan Wakil Wali Kota Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T.,” jelasnya.
Baca juga : Wali Kota Agustina Pastikan PBB 2025 di Semarang Tak Naik, Ada Keringanan Pajak untuk Warga
Sementara itu, Dr. Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. dari LPPM UNNES, menyampaikan bahwa metode baru dalam pengukuran Indeks Demokrasi akan mulai diterapkan tahun ini.
“Metode pengukuran dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan total 22 indikator. Data yang digunakan tidak hanya dari dokumen resmi, tetapi juga dari media sosial, surat kabar, dan media online. Tantangan terbesar adalah maraknya berita hoaks yang bisa memengaruhi hasil pengukuran,” terangnya.
Baca juga : DPRD dan Pemkot Semarang Komitmen Perkuat Kamtibmas Lewat CCTV dan Aplikasi Libas
Edi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi disinformasi.
“Langkah yang kami siapkan adalah memperbanyak konten positif untuk mengimbangi arus informasi negatif. Review terhadap dokumen resmi OPD dan masukan stakeholder juga akan diperkuat sebagai bagian dari validasi data,” tambahnya.
Baca juga : Kerja Sama Polri dan Imipas Diresmikan, Fokus Tangani Kejahatan Global dan Lintas Negara
Kegiatan ini menghasilkan kesepahaman bahwa peningkatan Indeks Demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan sinergi semua pihak. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu kota dengan kualitas demokrasi terbaik di Indonesia. (ADC)
