JAKARTA, BANKOM SEMARANG NEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama seluruh pimpinan tinggi negara, Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Baca juga : Kenaikan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, UMKM Masih Ikuti PPh Final 0,5 persen
Penyerahan DIPA secara digital dan Buku Alokasi TKD ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan dan telah mengakomodasi program prioritas presiden terpilih secara optimal.
Diungkapkan pula, bahwa APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan menjadi instrumen andalan dalam melindungi masyarakat serta perekonomian untuk menghadapi berbagai gejolak guncangan serta krisis. Oleh karena itu, menurutnya APBN harus terus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitasnya.
“Alhamdulillah, Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dipaparkan, bahwa APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik. Perekonomian Indonesia di periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5%. Sementara itu, inflasi di bulan November 2024 berada di angka 1,55% year on year, termasuk terendah di dunia. Neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus 54 bulan berturut-turut.
“Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini, akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan,” tegas Sri Mulyani.
Selanjutnya Menteri Keuangan mengatakan, penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi yang berhasil menyederhanakan proses pengesahan dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap, dengan menggunakan aplikasi SAKTI.
Menkeu berharap DIPA Kementerian, Lembaga dan daftar alokasi Transfer ke Daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan. Sehingga pada awal tahun, masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025, oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Negara.
Menteri Rini mengatakan, bahwa e-Katalog versi 6 terbaru ini akan semakin memudahkan dan meningkatkan transparansi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca juga : Presiden Umumkan Upah Minimum Nasional Naik 6,5 Persen Tahun 2025.
Dalam acara ini, Presiden Prabowo memberi arahan kepada seluruh jajaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 harus dilaksanakan secara fokus dan efisien dengan mengurangi pemborosan terhadap kegiatan yang tidak perlu.
“Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” ujar Presiden.
Baca juga : Presiden Prabowo Tegaskan, Sinergi dan Kolaborasi Jaga Stabilitas Ekonomi serta Transformasi Nasional.
Didampingi oleh Wakil Presiden, penyerahan ini menandai implementasi APBN pertama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada realisasi Asta Cita, termasuk makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan lumbung pangan nasional.
Presiden juga berpesan agar seluruh jajaran aktif melawan penyelundupan dan kebocoran. Anggaran ini harus dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan rakyat dan mempercepat kemajuan bangsa. (Red/Tomo)
