JAKARTA, BANKOM SEMARANG NEWS.ID – Pemerintah menunjukkan data terbaru bahwa sebanyak 8,8 juta masyarakat Indonesia terlibat dalam praktik judi online dan dianggap sebagai kontributor baru terhadap peningkatan angka kemiskinan.
Pemerintah mengkhawatirkan bahwa judi online dapat memperburuk situasi, meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,33 persen menjadi 9,03 persen pada Maret 2024.
“Kita harus bikin literasi kepada masyarakat, karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru,” ujar Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Kamis (28/11/2024).
Ditegaskan pula bahwa judi online merupakan bentuk penipuan yang menimbulkan banyak korban di masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan bahaya judi online agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam praktik tersebut.
Cak Imin menjelaskan bahwa proses keterlibatan dalam judi online dapat menambah jumlah orang miskin baru.
“Setelah menjadi korban, maka akan menjadi penambahan kaum miskin baru. Padahal kita genjot sekuat tenaga untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mengubah masyarakat rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri,” lanjut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Kalau ini tidak kita atasi dari hulu-hilirnya, kita sangat khawatir judi online akan memperbanyak orang miskin di Tanah Air kita,” ujarnya.
Cak Imin juga mengajak seluruh jajarannya untuk bergerak bersama dalam mengatasi praktik judi online. Ia meminta agar pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) dilibatkan dalam upaya ini dan meminta pendamping PKH bisa menjadi aktor untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari judi online.
“Dan kita akan melibatkan seluruh perangkat yang kita miliki mestinya, baik itu yang ada di dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan misalnya, kita akan minta pendamping desa, kita minta pendamping PKH, kita minta seluruh kader-kader penggerak pembangunan, pemerintah daerah untuk menjadi aktor-aktor yang bisa mengatasi preventif maupun antisipatif judi online ini,” ucap Cak Imin.
Cak Imin juga menekankan pentingnya kampanye digital dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Ia berharap kampanye tersebut dapat menyadarkan masyarakat bahwa judi online adalah penipuan.
“Kita tahu persis, para pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga memberikan apresiasi atas komitmen Cak Imin dalam menjadikan jajarannya sebagai aktor edukasi.
“Terima kasih Pak Menko atas komitmennya bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah, di seluruh desa untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online,” ungkap Meutya Hafid.
Menkomdigi menyinggung tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memberantas judi online, yaitu ketika pemerintah menutup satu situs judi online, maka ratusan situs lainnya justru bermunculan.
Dia menambahkan bahwa kerja sama pelaksana judi online dengan platform teknologi global juga menjadi tantangan dalam memberantas hal ini. Karena itu, dia menginginkan agar perusahaan tersebut turut melarang praktik judi online.
“Sejauh ini, sudah ada beberapa komitmen dari perusahaan teknologi global yang ingin membantu Indonesia dalam memberantas judi online,’ ungkapnya.
Menkomdigi juga berharap semua pihak selalu kompak, agar masalah ini bisa ditangani.
Langkah awal yang sudah dijalankan pemerintah adalah melalui Desk Pemberantasan Perjudian Daring, dengan menutup sebanyak 104.819 situs judi online dalam periode 4-19 November 2024. (Red/ADC)
