JAKARTA, BANKOM SEMARANG NEWS.ID – Dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) sekaligus anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan oligarki politik dan ekonomi telah lama menjadi tantangan besar dalam pembangunan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Ini disampaikan saat memberikan kuliah Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, secara daring, di Jakarta, Selasa (04/03/2025).
Baca juga : Amankan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, Polda Jateng Siapkan 4 Strategi Cipta Kondisi
Dituturkan juga, bahwa sistem saat ini memungkinkan segelintir elit menguasai sumber daya politik dan ekonomi, sehingga menciptakan ketimpangan yang semakin lebar serta menghambat partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan.
“Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin yang memiliki visi kuat untuk Indonesia yang adil dan makmur, diharapkan mampu untuk memerangi oligarki politik dan ekonomi di Indonesia,” lanjutnya.
Baca juga : Silaturahmi Bupati dan Kapolres Kendal, Sinergi Pemkab dan Polres Demi Kemajuan Daerah
Dilanjutkan mengenai memerangi oligarki politik dan ekonomi yang bukan tugas yang mudah. Tetapi dengan komitmen kuat dan langkah-langkah strategis, Presiden Prabowo dapat membawa Indonesia menuju sistem yang lebih adil dan inklusif.
“Reformasi politik, penguatan lembaga anti korupsi, pembatasan monopoli, dan pemberdayaan UMKM merupakan beberapa langkah kunci yang dapat diambil. Dengan dukungan rakyat dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Bamsoet
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, oligarki di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Tetapi, merupakan warisan lama dari sistem politik dan ekonomi yang terpusat dan terus berkembang pasca era reformasi.
“Oligarki di Indonesia didominasi oleh segelintir keluarga dan kelompok elit yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Data dari Global Wealth Report 2023 menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 45% kekayaan nasional,” ungkapnya.
Baca juga : Sambut Bulan Puasa, DKM Masjid Jami’ Jatisari Mijen Selenggarakan Pawai Tarhib Ramadhan 1446H
Dengan memberikan contoh nyata kuatnya pengaruh oligarki dalam sektor strategis dapat kita lihat dari beberapa kasus yang mulai berhasil diungkap oleh Presiden Prabowo di masa 100 hari kepemimpinannya . Semisal, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun.
“Ada pula, kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 dengan kerugian negara sebanyak Rp 300 triliun,” kata Bamsoet.
Baca juga : Sambut Ramadhan 1444 H, Polres Kendal dan Mahasiswa serta OKP Gelar Baksos Presisi
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, sejumlah langkah strategis dapat diambil untuk memerangi oligarki di Indonesia. Presiden Prabowo dapat memulai dengan mereformasi sistem politik yang lebih inklusif dan transparan.
“Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem Pemilu yang menghapuskan politik berbiaya tinggi dan praktik politik uang,” paparnya.
Baca juga : Polres Semarang Bersama Aliansi Mahasiswa Kabupaten Semarang Menggelar Bakti Sosial.
Selain itu, lembaga anti korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberi dukungan penuh untuk menginvestigasi dan menindak praktik korupsi yang melibatkan oligarki. Data dari KPK dan Kejaksaan RI menunjukkan terdapat peningkatan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pengusaha besar.
“Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Semisal, dengan mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat memantau alokasi anggaran dan proyek-proyek pemerintah,” urai Bamsoet.
Baca juga : Kapolri Siap Kawal Mahasiswa dan Pemuda Suarakan Pendapat
Bamsoet menguraikannya dengan memberikan contoh, salah satunya penggunaan sistem e-procurement di Indonesia yang telah mengurangi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
“Salah satu bentuk oligarki ekonomi adalah monopoli sumber daya alam dan lahan oleh segelintir kelompok. Presiden Prabowo dapat menerapkan kebijakan redistribusi lahan dan membatasi kepemilikan lahan oleh korporasi besar,” lanjut Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan.
Baca juga : Kapolrestabes Semarang Ajak Tokoh Masyarakat Gajahmungkur Tingkatkan Keamanan Jelang Ramadan dan Nyepi
Salah satu contoh keberhasilan, program reforma agraria di Thailand yang berhasil mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan.
“Oligarki ekonomi dapat pula dilawan dengan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data dari Kementerian UMKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja,” pungkas Bamsoet.
Baca juga : Polrestabes Semarang Akhirnya Tangkap Anak Durhaka Tega Bunuh Ibu Kandung
Presiden Prabowo dapat memperluas akses pembiayaan dan pelatihan bagi UMKM, sehingga mereka dapat bersaing dengan korporasi besar. (Red./Kholis/.hms)
