SEMARANG, BANKOM SEMARANG NEWS.ID – Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas tahun 2025 yang berjumlah 41 ini, diharapkan bisa lebih membumi. Ini masukan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya di Jawa Tengah.
Baca juga : Akhir Tahun 2024 Cuaca Semakin Ekstrem, Masyarakat Diminta Waspada
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, saat menerima Kunjungan Baleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dalam rangka Sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029 dan RUU Prioritas 2025, di Kantor Gubernur Jateng mengatakan, bahwa dengan adanya masukan-masukan dari daerah ke Baleg (Badan Lelegislasi), diharapkan (membuat) RUU-nya akan lebih membumi, karena banyak masukan dari masyarakat, Jumat (27/12/2024).
Baca juga : Momen Natal, Pj Gubernur Jateng Berkesempatan Berbagi Kasih Dengan Puluhan Lansia
Kegiatan tersebut dihadiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai Pemprov Jateng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, akademisi, serta organisasi masyarakat.
“Harapannya bisa memberikan penataan yang lebih baik, sehingga kami segera dapat memberikan pelayanan yang selama ini sudah berjalan, khususnya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ujar Nana.
Ditambahkan juga, dari total 41 RUU prioritas, Pemprov Jateng memberikan masukan terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Kepariwisataan, RUU tentang Kehutanan, RUU tentang Perlindungan Pasar Ritel Modern, hingga RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Baca juga : Pos Pam Strategis Polres Kendal Tingkatkan Kewaspadaan Selama Operasi Lilin Candi 2024
Pada kesempatan tersebut, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengapresiasi partisipasi aktif Pj Gubernur Jateng serta seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah, dalam sosialisasi RUU tahun 2025 ini.
“Sangat banyak masukan-masukan maupun partisipasi publik dari Provinsi Jawa Tengah,” ujar dia.
Baca juga : Polsek Pundong Siap Wujudkan Perayaan Nataru 2024/2025 Aman Dan Lancar
Dengan adanya sosialisasi ini, lanjut Bob Hasan, pihaknya bisa menyerap berbagai masukan, sehingga bisa dijadikan bahan dalam menyusun RUU tahun 2025.
(ADC/hms)
