BOGOR, BANKOM SEMARANG NEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 26 ribu unit dan penyerahan simbolis kunci rumah di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/09/2025).
Baca Juga : Satpol PP Tertibkan Rumah Tak Berizin di Gajahmungkur, Pemkot Siapkan Pembangunan Baru
Acara tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari program prioritas pemerintah dalam mewujudkan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mendagri Tito menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan perumahan rakyat melalui SKB Tiga Menteri yang mengatur pembebasan BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR.
“Kebijakan ini kami dorong agar seluruh pemerintah daerah menindaklanjutinya lewat penerbitan Peraturan Kepala Daerah. Tujuannya jelas, supaya masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah dengan biaya yang lebih ringan,” ungkap Mendagri Tito.
Baca Juga : Kesbangpol Kota Semarang Gelar Kemah Kebangsaan, DPRD Dorong Persatuan Ormas
Selain di Bogor, Mendagri juga menunjukkan dukungan langsung terhadap pembangunan rumah rakyat di berbagai daerah, termasuk di Papua Pegunungan. Pada Agustus lalu, Mendagri memimpin Rakor Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena bersama Menteri PKP Maruarar Sirait untuk merealisasikan pembangunan 2.200 unit rumah, terdiri dari 2.000 unit untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat.
“Kami datang ke Wamena melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Ini bukti nyata pemerintah hadir untuk masyarakat, termasuk bagi tokoh adat yang menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan,” jelas Mendagri.
Baca Juga : GIIAS 2025 Semarang Resmi Dibuka, Mobil Listrik dan Motor Besar Jadi Daya Tarik
Atas dukungannya, Mendagri Tito menerima penghargaan pada Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 dari Kementerian PKP sebagai bentuk apresiasi atas peran pentingnya menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan. (Kholis/.hms)
