SEMARANG, BANKOM SEMARANG NEWS.ID – Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif dalam upaya pengentasan kemiskinan, pada bulan September 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 307,99 ribu orang, dari sebelumnya 3,71 juta orang pada bulan Maret 2024 menjadi 3,4 juta orang. Dan Secara persentase, jumlah orang miskin turun dari 10,47 persen pada bulan Maret 2024 menjadi 9,58 persen pada bulan September 2024, penurunan ini sebesar 0,89 persen.
Baca juga : OJK Awasi Dagang Aset Kripto Mulai 10 Januari 2025, Bamsoet Dukung Alih Pengawasan Dari Bappebti
Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah menjadi 9,58 persen pada September 2024 adalah yang tertinggi di Pulau Jawa. Ini menjadi pencapaian besar, mengingat target pengentasan kemiskinan seringkali menjadi tantangan di banyak provinsi.
“Alhamdulillah turun menjadi satu digit. September 2024 ini, tercatat 9,58 persen, turun 0,89 persen dibanding Maret 2024. Dan penurunan ini menjadi penurunan tertinggi di Jawa. Terima kasih bapak ibu, yang sudah berupaya dengan kegiatan yang luar biasa,” ujarnya, di Aula BPS Jateng, di hadapan Plh Sekda Jateng Ema Rachmawati dan pimpinan OPD serta pihak terkait, Rabu (15/01/2025).
Ia merinci, dari enam provinsi di Pulau Jawa, persentase penurunan penduduk miskin di Jateng menjadi yang tertinggi. Diketahui, Daerah Khusus Jakarta persentase kemiskinan turun 0,16 persen, Jabar turun 0,38 persen, DI Yogyakarta turun 0,43 persen, Jatim turun 0,23 persen, dan Banten turun 0,14 persen.
“Terdapat sejumlah fenomena sosial yang turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2024. Salah satu faktor utama adalah kenaikan upah buruh yang tercatat pada Agustus 2024 menjadi Rp2.405.447, dibanding Februari 2024 yang tercatat Rp2.252.660 per bulan. Selain itu, produksi padi pada triwulan III 2024 naik jadi 2,53 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut naik dibanding triwulan I 2024 sebesar 1,98 juta ton GKG.” ungkap Endang Tri Wahyuningsih,.
Penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2024 juga dipengaruhi oleh stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang positif, tercatat inflasi sebesar 1,57 persen, turun dibanding Maret 2024 yang mencapai 3,40 persen. Lalu pada kuartal III, perekonomian Jateng tumbuh 4,93 persen.
Sementara, Plh Sekda Jawa Tengah, Ema Rachmawati, memberikan tanggapan positif terhadap rilis terbaru dari BPS mengenai penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Ia menyebut capaian ini sebagai bentuk validasi atas upaya pemerintah, sekaligus menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga : Khofifah Usul Anggaran MBG Dibantu APBD, Yakini Pemda Tidak Keberatan
Ia menyebut, beberapa upaya dilakukan Pemprov Jateng untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Di antaranya, pemberian bantuan melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang dikhususkan bagi disabilitas, lansia miskin, dan mereka yang tidak produktif karena sakit.
Melalui KJS, Pemprov Jateng memberikan bantuan berupa bantuan sosial langsung yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang rentan. Selain bantuan ini, Pemprov Jateng juga mendorong program-program lain seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembukaan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Baca juga : Pemkab bersama BPS Kendal Gelar FGD Odaken 2025, Guna Wujudkan ‘Data UpToDate’ dan ‘Valid’
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga menjalankan berbagai upaya lain untuk menurunkan angka kemiskinan, antara lain dengan pembangunan RTLH, bantuan jamban, sanitasi air bersih, dan sambungan listrik. Di sektor pendidikan, Pemprov Jateng memastikan setiap anak usia sekolah, terutama dari keluarga miskin, dapat mengakses pendidikan
“Terkait pemberdayaan ekonomi, kita juga memberi pelatihan melalui Disperindag dan Dinkop UMKM. Juga, pelatihan bekerja sama dengan Baznas Jateng. Kita juga bantu penduduk miskin mengakses pekerjaan. Misal, untuk kerja satpam harus ada 10 syarat, untuk penduduk miskin tidak sampai 10 syarat,” tutur Ema Rachmawat.
Baca juga : Kapolri : Pelatihan Penyidik Perkebunan dan Kehutanan, Dukung Kebijakan Presiden Cegah Kebocoran Anggaran
Selanjutnya, Ema menyampaikan, pada tahun 2025, upaya Pemprov Jawa Tengah untuk menyejahterakan masyarakat terus digenjot, meskipun dihadapkan pada tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dan dampak konflik antara Rusia-Ukraina yang memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Dalam situasi ini, pemerintah daerah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang peningkatan kesejahteraan.
“Caranya adalah dengan meningkatkan daya beli mereka, dan menurunkan ketimpangan. Jadi mereka harus mempunyai pekerjaan. Kalau pun tidak, mereka harus punya usaha, sehingga mereka bisa membelanjakan kebutuhan pokoknya dengan aman,” pungkas Ema.
Baca juga : Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Hadiri Panggilan Presiden Prabowo, Bahas Korupsi dan Perizinan Ilegal
Dalam kondisi yang menantang ini, Pemprov Jateng tetap berkomitmen menjalankan program yang terintegrasi antara perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur guna memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. (ADC/hms)