KOTA SEMARANG, BANKOM SEMARANG NEWS.ID – Aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Balaikota Semarang yang bertajuk “Semarang Menggugat” yang menjadi bagian dari gerakan nasional “#IndonesiaGelap”, merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada sektor pendidikan ini diprakarsai Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Selasa (18/02/2025).
Aksi ini dipicu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN 2025. Kebijakan ini mengakibatkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Mahasiswa menilai bahwa pemotongan anggaran ini berdampak negatif terhadap kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia.
Beberapa dampak yang disorot oleh mahasiswa meliputi pengurangan dana untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH). Kebijakan ini dikhawatirkan akan menyulitkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan tinggi.
Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, dalam orasinya menyoroti pemangkasan anggaran yang berdampak pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH). Ia menyatakan bahwa informasi terkait pemotongan anggaran tersebut menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa.
Baca juga : Polrestabes Semarang Siapkan Personel untuk Mengawal Demonstrasi di Gubernuran dan Balaikota
Dalam aksinya, mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster untuk menyuarakan aspirasi mereka, menolak pemangkasan anggaran pendidikan. Salah satu poster yang mencuri perhatian bertuliskan “Ndasmu” dengan foto Presiden Prabowo Subianto, ini merujuk pada pernyataan yang pernah disampaikan oleh Presiden dalam acara HUT Partai Gerindra sebelumnya, yang menjadi viral di masyarakat.
Dalam aksi “Semarang Menggugat,” para demonstran menyampaikan beberapa tuntutan utama sebagai respons terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan, tuntutan utama yang disuarakan:
1. Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, mahasiswa menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak tepat sasaran, terutama karena pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak dan pemangkasan anggaran di bidang pendidikan dianggap berpotensi mengurangi kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia.
2. Transparansi Anggaran Pendidikan, pemerintah didesak untuk lebih transparan dalam alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan, pastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan bukan untuk kepentingan lainnya.
3. Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), program MBG agar dievaluasi secara menyeluruh, dikhawatirkan alokasi anggaran untuk program ini bisa mengorbankan anggaran pendidikan dan menuntut agar anggaran digunakan secara efektif tanpa mengorbankan sektor pendidikan.
4. Salah satu peserta aksi, Ivan, menyuarakan keprihatinannya dengan tegas, bahwa pemangkasan anggaran pendidikan sangat merugikan mahasiswa dan dunia pendidikan secara keseluruhan, kebijakan ini mengancam aksesibilitas pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Baca juga : Upacara Hari Kesadaran Nasional, Kapolres Purbalingga Pimpin dan Sampaikan Amanat
“Kami menolak keras Inpres tersebut karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan kami,” tegas Ivan.
Keresahan mahasiswa terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah dan menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan bangsa menunjukkan bahwa mahasiswa tetap menjadi kekuatan kritis dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan di Indonesia.
Baca juga : Polres Semarang Gelar, “Police Art”, Guna Tingkatkan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas.
Muhammad Rafid Naufal Abrar, Koordinator aksi, menyatakan bahwa aksi ini tidak hanya sebagai protes terhadap pemangkasan anggaran pendidikan, tetapi juga sebagai protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.
“Kami akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan yang merugikan masyarakat,” ujar Rafid dalam orasinya.
Baca juga : Kapolres Semarang Bagikan Helm, Bentuk Sosialisasi Peduli Keselamatan Pengendara.
Mahasiswa berkomitmen ………. Lanjut Halaman Berikutnya
